Anak Buahnya Bos Miko

SUARA MAHASISWA, Swasembada Beras Menuju Kedaulatan Pangan
by Vina Eka Aristya (P. Miko's Asstnt)

Seputar Indonesia Newspaper
Edisi 17 November 2008

PASCAKEMERDEKAAN, Indonesia dapat mencapai surplus produksi beras sehingga mampu mengirimkan sebagian berasnya ke India yang ketika itu tengah dilanda bencana.
Setelah melewati krisis politik pada 1960-an yang di antaranya juga akibat krisis pangan,Indonesia juga mampu menerapkan paket teknologi (pancausaha tani) dan kelembagaan (Bimas, Insus,KUD) yang dikenal dengan revolusi hijausehinggamampumengubahdiridari negara pengimpor menjadi negara yang berswasembada beras. Setelah swasembada beras tercapai, pemerintah mulai beranggapan sektor pertanian sebagai sokoguru ketahanan pangan nasional sudah cukup kukuh sehingg tidak diperlukan subsidi input produksi.Kebijakan ini ternyata berdampak pada menurunnya produksi tanaman pangan. Keberhasilan swasembada beras pada 1984 ternyata menunjukkan ”keswasembadaan” yang tercapai dengan waktu yang terlalu cepat serta biaya sangat besar ternyata berdampak terhadap lingkungan yang saat itu tidak begitu diperhatikan. Semuanya berfokus pada peningkatan produksi dengan asupan bahan kimia yang membabi buta sehingga merusak kesuburan lahan dalam jangka panjang. Banyak kritik dari berbagai pihak bahwa revolusi hijau hanya bergantung pada input tinggi berupa pupuk kimia dan hal itu memusnahkan keanekaragaman atau biodiversitas yang ada.Namun ada pula yang beranggapan bahwa revolusi hijau juga merupakan suatu terobosan atau breaktrough. Iktikad baik dari pemerintah untuk kembali berswasembada beras perlu dibarengi dengan apa yang disebut dengan revolusi hijau jilid kedua.Artinya kelemahan-kelemahan revolusi hijau yang pertama perlu dibenahi secara total.Revolusi hijau jilid kedua ini lebih tepat disebut sebagai revolusi hijau lestari, yaitu upaya sungguh-sungguh dengan segala kekuatan yang menempatkan alam, khususnya pertanian, bukan sebagai objek yang dieksploitasi,tetapi lebih sebagai pola pengelolaan potensi alam yang ramah lingkungan. Revitalisasi penyuluh pertanian, subsidi pupuk, gelontoran modal bagi petani dan usaha kecil menengah, serta pembangunan sarana pertanian yang menunjang adalah langkah awal yang penting untuk segera dijalankan. Bisa dikatakan,salah satu persyaratan mutlak dari negara berdaulat adalah berdaulat di bidang pangan.Swasembada beras tidak cukup,ketahanan pangan pun belum melepaskan kita dari ketergantungan impor.Maka,kedaulatan pangan adalah jawabannya,yakni adanya kekuatan dari negara yang secara konsekuen menjalankan kebijakan pangan untuk dapat secara leluasa mengatur pangan berbasis potensi nasional dengan diatur, dijamin oleh aturan yang berlaku, direncanakan dengan matang, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.(*)